Responsive Ads Here

Friday, December 4, 2015

MAKALAH KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN GOVERNANCE LEADERSHIP


Munculnya pemimpin menurut Sadu Wasistiono (modul Kepemimpinan Pemerintahan,2010) secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1.      Teori Genetis, yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul karena dilahirkan oleh kelompok tertentu, dan sejak lahir sudah membawa talenta sebagai seorang pemimpin (Leader is born not made)
2.      Teori Sosial,  yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul karena disiapkan oleh masyarakat (Leader is made not born)
3.      Teori Elektik,yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul karena sudah memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dibawanya sejak lahir dan kemudian berkembang karena secara sosisologis diberi kesempatan oleh masyarakatnya. Teori elektik sebenarnya perpaduan antara Teori Genetis dan Teori Sosial.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia adalah suatu jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan seperti diantaranya bupati, walikota dan atau gubernur.Objek forma kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang mempin adalah pemerintah sedangkan yang dipimpin adalah rakyatnya sendiri, objek materialnya adalah manusia.

Teori Kepemimpinan pemeritahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pamudji (1992:2) sama dengan teori kepemimpinan secara umum hanya saja lebih berkonotasi kekuasaan disatu pihak dan pelayanan di pihak lain yaitu otokratis, psikologis, sosiologis, suportif, lingkungan, sifat, kemanusiaan, situasional dan kontingensi.

Adanya konotasi kekuasaan yaitu antara pemegang kekuasaan dengan yang dikuasai maka kepemimpinan pemerintahan adakalanya diartikan sebagai kepemimpinan politik. Kepeemimpinan politik menurut Breslauer (2002:1) memiliki pengertian “suatu kepemimpinan kelembagaan yang berorintasi pada aplikasidan pembangunan keahlian dalam mempromosikan nilai-nilai tertentu dan sekaligus menjaganya dalam sebuah lingkungan yangmembutuhkan sebuah proses politik”. Sehingga dalam kerangka pelaksanaan sebuah analisis kepemimpinan politik, maka analisis tersebut akan memuat paling tidak variable-variabel penting, antara lain sebagaimana dikutip dari artikel George W. Breslauer, seorang Profesor di Departemen Ilmu Politik, Universitas California, Berkley, dengan judul : “Yeltsin’s Political Leadership : Why Invade Checnya?”. Breslauer (2002:1) Menyatakan :

There are many ways to frame an analysis of political-leadership. One could present interpretation of the leader’s values, goals, predispositions and the like, and of how these evolved over time. Or one could explore the interaction between the leader’s personal attributes and the varied constraints within which he or she was acting. Or one could go a step farther and attempt to evaluate the individual’s effectiveness as a leader, whether in the descriptive sense of success in overcoming or “stretching” constraints, or in inormative sense of deciding whether to dub that person a “great” leader.

Menurut Ermaya (2013, dalam bukunya Analisis kepemimpinan) kepemimpinan pemerintahan membutuhkan budaya dalam rangka menciptakan daya rasa, daya karsa, daya cipta dan inovasi yang unggul dan Kepemimpinan pemerintahan  oleh Ermaya (2013:5) atau Leader Governance adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan terukur serta memimpin tata pemerintahan yang baik yaitu mampu mengelola sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.

Kepemimpinan pemerintahan oleh syafi’ie (2003:8) juga diartikan sebagai sebuah seni, hal ini merujuk kepada pendapat George R. Terry bahwa “ Art is personal creative power plus skil in performance” (maksudnya adalah seni yaitu kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas dan pekerjaannya). Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni sebagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah, seni pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seseorang yang ahli dalam pemrintahannya.

Kepemimpinan pemerintahan terkait dengan istilah memimpin dan memerintah.Dari kata memimpin ini terbentuklah kata kepemimpinan, yaitu kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang.Menggerakkan dan mengarahakan orang ini berarti telah berlangsung suatu hubungan manusiawi (human relation), yaitu antara yang menggerakkan dan mengarahkan (Ruller) dengan yang digerakkan atau diarahkan (follower).

Sekalipun dalam kepemimpinan pemerintahan terkandung unsur kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk memerintah, mengharuskan dan bahkan memaksa pihak lain untuk mengikuti kehendak penguasa atau pemerintah, namun sedapat mungkin hal ini dilandasi juga oleh rasa kesadaran akan kewajiban pada pihak yang diperintah (Pamudjji, 1992:61). Kepemimpinan pemerintahan dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahan/masyarakat sedapat mungkin mempergunakan pendekatan-pendekatan manusiawi, sehingga masyarakat/bawahan tergerak terarah secara sukarela karena sesuai dengan harapan-harapan, keinginan dan aspirasi serta kebuttuhan mereka.

Dalam konsepsi Kepemimpinan pemerintahan maka yang dimaksudkan dalam pemimpin disini adalah pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, yudikatif. Dalam  tingkatan eksekutif atau pemerintahan dalam arti sempit maka Kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh pemimpin pemerintah mulai dari tingkat Negara sampai dengan tingkat daerah, yaitu Presiden, Gubernur, Wlikota/Bupati, Camat, dan Lurah/Kades (Kaloh,2009:3) jika dilihat dari hirarki Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) berada diposisi kepemimpinan tingkat menengah, diatasnya terdapat Presiden beserta pembantunya dan dibawahnya terdapat Kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Menurut Sadu wasistiono (Modul Kepemimpinan Pemerintahan, 2010) bahwa dikalangan pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yang perlu dijalankan, yaitu :
a.       Kepemimpinan Organisasional, dan
b.      Kepemimpinan social adapun penjelasannya antara lain :
Kepemimpinan organisasional adalah :
-          Kepemimpinan ini muncul karena pimpinan pemerintah daerah maupun SKPD didalamnya ada unit organisasi.
-          Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma-norma organisasi formal.
-          Dalam menjalankan Kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal biasanya menggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan anggaran, personil dan logistic.
-          Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan admnistrasi publik.
Kepemimpinan Sosial adalah :
-          Timbul karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang.
-          Pada Kepemimpinan sosial, kapasitas dan kualitas pribadi si pemimpin yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin bersangkutan. Contoh : kasus Aa Gym.
-          Dimensi social dan politik lebih dominan dari pada dimensi administrative.
-          Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala Kepemimpinan Sosial berasal dari sosiologi yang menekankan pada charisma, gezag serta sumber-sumber otoritasnya.

Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan pemerintahan oleh Kaloh (2009:5) disebutkan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi Negara, para pemimpin pemerintahan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diembannya.

Dalam sebuah Negara demokrasi Kepemimpinan Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari komponen-komponen pemerintahan demokrasi, kelima komponen tersebut menurut Pamudji (199:52) saling berkaitan, adapun kelima komponen dimaksud adalah :
1.      Para pemilih
2.      Partai-partai atau kelompok kekuatan social politik
3.      Badan legislatif.
4.      Badan eksekutif
5.      Pejabat-pejabat karir yang membantu pejabat-pejabat eksekutif, pejabat karir ini disebut birokrasi

Seorang kepala pemerintahan oleh Pamudji (1992:63) diharapkan dapat berusaha mengembangkan dan menunjukan sifat-sifat dan cirri-ciri Kepemimpinan sehingga dapat menggerakkan dan mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya tanpa ada rasa takut dan tertekan. Seorang kepala daerah (Kepemimpinan Pemerintahan) tidak hanya sebagai seorang kepala yang diangkat dengan surat keputusan saja dan mengandalkan kekeuasaanya belaka, akan tetapi lebih dari pada itu ia sekaligus menjadi pemimpin yang diterima dan diakui oleh masyarakat serta manunggal dengan masyarakat.

Dalam mempelajari dan memahami Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (KPI) Pamudji (1992:65) menekankan juga tentang pentingnya memperhatikan variabel- variable sebagai berikut :
1.      Pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimimpinan (leadership).
2.      Pengikut, yaitu sekelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti, atau yang berfungsi kepengikutan (followership).
3.      Situasi dan kondisi, yaitu keadaan yang melingkungi Kepemimpinan dan kepengikutan tersebut.

Dengan memahami ketiga variabel KPI tersebut dapatlah dikembangkan suatu Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia yang setepat-tepatnya.Misalnya apabila diketahui bahwa para pengikut pada umumnya pendididikannya masih rendah dan berorientasi ke atas (masyarakat panutan), maka diperlukan seorang pemimpin yang dinamis dan kreatif serta pandai memberikan contoh dalam sikap dan perbuatan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, untuk kemudian ditiru oleh para pengikutnya.

Era otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga peran Kepemimpinan sangat dibutuhkan.Dalam Negara dunia yang penuh dengan kompetisi, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumberdaya aparatur untuk memberikan tanggapan positif atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif.

Teknik Kepemiminan Pemerintahan
Dalam Kepemimpinan Pemerintahan terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin (kepala daerah) dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa teknik dalam Kepemimpinan Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1.      Teknik Persuasif, yakni strategi pemimpin pemerintahan dalam rangka membujuk bawahanny untuk bekerja lebih rajin. Bujukan biasanya termasuk ke dalam strategi lunak dan baik maka dilakukan dengan lemah lembut.
2.      Teknik Komunikatif, adalah strategi pemimpin pemerintahan dalam memperlancar pekerjaannya, mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan pemerintah sebagai pemberti pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Dalam teknik ini bawahan dan masyarakat diperkenanakan untuk bertanya, memberikan masukan, berdialog dalam komunikasi dua arah.
3.      Teknik fasilitas, adalah strategi pemimpin pemerintahan yang memberikan fasilitas kepada bawahan atau masyrakatnya untuk memperlancar pekerjaan karena bawahan dan masyarakat tersebut terikat oleh pemberian tersebut.
4.      Teknik Motivasi, adalah strategi pemimpin pemerintahan dalam mendorong bawahan dan masyarakat untuk bekerja lebih giat dan rajin dengan berbagai cara, misalnya :
a.       Memenuhi kebutuhan fisik bawahan dan masyarakat ,
b.      Memberikan rasa aman kepada masyarakat,
c.       Memberikan rasa nyaman dalam pergaulan,
d.      Memberikan penghormatan yang tepat pada bawahan dan masyarakat,
e.       Memenuhi kebutuhan penampilan diri seperti dihargainya kemampuan setiap orang dalam berprestasi,
f.       Memberikan keleluasaan pada setiap orang untuk bekerja sesuai dengan kemapuannya,
g.      Memberikan pada setiap bawahannya dan masyarakatnya kebebasan untuk menjaga dan menguasai hak miliknya,
h.      Memberikan kepada setiap bawahan dan masyarakat kebebasan untuk berkumpul, bersyerikat, berorganisasi, bergaul sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundan-undangan.
i.        Memberikan dorongan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5.       Teknik Keteladanan, adalah strategi pemimpin pemerintahan dalam memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan masyarakatnya.
(Syafi’ie, 2003:41)