MAKALAH HUKUM KELUARGA NEGARA ALJAZAIR

a. Sekilas Negara Aljazair

            Aljazair yang nama resminya al-Jumhuriyyah al-Jazairah ad-Dimukratiyyah ash-Sha’biyah (Arab) atau Republique Algeriance Democratique et Populaire (Perancis),[1] adalah sebuah negara terkemuka di Afrika Utara (wilayah Maghrib). Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Maroko di sebelah barat, Mauritania di barat daya, Mali  dan Burkina Fasoo (Afrika Barat) di sebelah  selatan serta Libya dan Tunisia di sebelah timur. Negara Aljazair berbentuk republik, memiliki dua bahasa resmi  yaitu Arab dan Prancis. Dengan luas wilayah 2.381.741 km2, Aljazair didiami oleh 25.880.000 jiwa penduduk (berdasarkan sensus 1991). Islam sebagai agama resmi negara dianut oleh 99,1 % penduduknya, dan mayoritas bermazhab Maliki, sedang selebihnya mengikuti aliran Ibadi.

            Dalam kurun waktu 1830 – 1848, Aljazair beralih dari kekuasaan Turki ke kekuasaan penjajah Perancis yang berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai pada 5 Juli 1830 ketika Perancis datang menaklukkan Bey Husein, Gubernur di propinsi Oran, meskipun kedatangan Perancis pada awalnya untuk membebaskan para Misinaris Kristen yang ditangkap oleh penguasa Turki. Legitimasi terhadap kolonialisme Perancis ditandai dengan penandatangan suatu kapitulasi yang isi pokoknya adalah jaminan terhadap rakyat Aljazair untuk menjalankan agamanya dan penghargaan atas tradisi rakyat Aljazair, terutama untuk tetap mempergunakan bahasa Arab dan Berber.

            Sejak awal penentangan terhadap kolonialisme ini Islam memainkan peran yang menonjol. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan para tokoh Muslim lewat organisasi-organisasi sosial menentang Perancis.

            Perjuangan umat Islam yang terpatri pada sejarah dan merupakan komponen utama permulaan gerakan nasionalisme Aljazair adalah gerakan kaum al-Ulama al-Muslimin. Asosiasi ini didirikan pada bulan Mei 1931 atas inisiatif sejumlah ulama Aljazair yang banyak dipengaruhi oleh gerakan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir. Mereka menyebarkan keyakinan bahwa depotisme dari dalam dan penjajahan asing dari luar adalah dua penyakit utama yang diderita umat Islam. Syarat utama kebangkitan umat Islam adalah melenyapkan praktik bid’ah dan menggalang persatuan di kalangan Muslimin. Sebagai hasil usaha yang mengantarkan Aljazair mencapai kemerdekaannya Ben Kadis selalu melontarkan slogannya yang amat populer, yaitu: “Aljazair negara kita, Arab bahasa kita, dan Islam agama kita”.

b. Sejarah Hukum Keluarga Muslim

            Perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Perancis di Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebahagian besar wilayah Aljazair qadhi masalah-masalah yang biasanya berada dibawah wewenang mereka. Malahan pemerintahan Perancis memperluas penterapam hukum Islam terhadap adat melampaui apa yang  pernah terjadi pada masa Aljazair dibawah kekuasaan Turki.[2] Peubahan hukum positif jarang sekali terjadi di Aljazair. Hukum positif di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang bertalian dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan dan perceraian.

            Pada 4 Februari 1959 (dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam dekrit 17 September 1959) yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan mendekritkan bahwa perceraian diputuskan kecuai oleh sebab kematian hanya oleh keputusan pengadilan berdasarkan permintaan suami atau isteri, atau atas permintaan keduanya. Pengadilan banding akhir dilaksanakn melalui Muslim Appel Division dari pengadilan banding di Aljazair.

            Hukum Perancis juga merupakan faktor yang ikut menentukan dan mempengaruhi bentuk hukum Islam yang berlaku di Aljazair.[3] Terutama sekali pengaruh dari pandangan-pandangan hukum para hakim Perancis di Aljazair, khususnya  Marcel Movand (meninggal 1932) yang mengepalai komisi penyusunan konsep hukum Islam Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916. komisi tersebut mengadakan perubahan-perubahan hukum madzhab Maliki, dan mengambil ajaran-ajaran Madzhab Hanafi apa dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern. Code Morand ini memang tidak pernah menjadi hukum tetapi mempunyai  arti yang sangat penting.

            Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: “Droit Musulman Algerien”. Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggeris dan Perancis mendekati masalah-masalh hukum Islam.

            Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Aljazair megumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut Marriage Ordinance 1959. tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah:

1.      Mengatur tata cara pelaksanaan dan registerasi perkawinan.

2.      Meningkatkan usia nikah calon suami maupun isteri.

3.      Mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian.

Menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan pada buan Juli 1963, Aljazair mempermaklumkan sebuah konstitusi yang menempatkan Islam sebagai agama negara.[4]

            Sebagai negara jajahan Perancis, sistem hukum Aljazair terpengaruh oleh sistem hukum Perancis dalam hukum sipil, pidana dan administrasi peradilan. Tetapi hal ini tidak menafikan hukum keluarga bermazdhab Maliki dan Ibadi yang khas lokal. Ketika negara ini dalam masa penajajahan, usaha-usaha priodik mensistemisasi dan mengkodifikasikan bagian-bagian hukum keluarga telah dilakukan dibawah panduan para ahli hukum Islam. Pada tahun 1906 seorang ahli hukum Perancis bernama Marcel Morand diberi wewenang untuk mempersiapkan rancangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga sesuai dengan yang berlaku pada perdilan lokal. [5] Draft tersebut dipublikasikan 10 tahun kemudian dibawah titel: “Avant-Project de Code du Droit Musulman Algerien”. Sekalipun secara umum didasarkan pada mazhab Maliki, prinsip-prinsip hukum non-Maliki yang sebagaian besarnya mazdhab Hanafi ikut mewarnai rancangan undang-undang ini, sebab pengikut mazdhab Hanafi menduduki urutan kedua setelah Maliki. Hasil usaha Morand tersebut tidak pernah dijadikan hukum positif lewat legislasi formal hukum, namun dapat dicatat rancangan ini memberi pengaruh pada aplikasi dan administrasi hukum keluarga Islam di Aljazair.[6]

            Segera setelah mencapai kemerdekaan Aljazair mengundangkan sebuah hukum untuk mengamandemen ordonansi 1959 dan mencabut ketentuan-ketentuan yang mengatur usia nikah. Di sampng itu, hukum baru tersebut juga mencabut aturan-aturan yang mengharuskan penganut Ibadi mengikuti ordonansi tersebut. Dengan amandemen ini berarti ketentuan hukum yang tetap berlaku setelah tahun 1963 mengikat bagi keseluruhan warga negara.

            Setelah diundangkannya kostitusi tahun 1976, tuntutan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang komfrehensif semakin meningkat. Untuk tujuan ini, pada  tahun 1980 telah diajukan sebuah rancangan hukum dimaksud kepada Dewan Nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati perdebatan dan pertimbangan rancangan tersebut diterima dan ditetapkan pada tahun 1984. Aturan-aturan yang termaktub didalamnya diambil dari beberapa aliran fiqh, rancangan hukum keluarga Aljazair 1916 dan hukum keluarga yang berlaku di negra lain, khususnya Maroko.

c. Usia Nikah

            Pada pasal 7 hukum keluarga 1984 secara tegas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai permpuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negra-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas mnimum usia nikah ini.

            Dapat diduga ketentuan usia nikah ini murni atas petimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak diambil dari pandangan mazdhab Maliki maupun mazdhab selinnya.

d. Poligami

            Hukum keluarga Aljazair membolehkan seorang laki-laki memilki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat:

1.) ada dasar yang melatarbelakanginya;

2.) dapat memenuhi keadilan;

3.)  memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

e. Persetujaun wali, saksi dan mahar

            Perkawinan hanya dapat dilaksanakan atas persetujaun kedua belah pihak, dihadiri wali dan dua orang saksi dan harus memberikan sejumlah mahar.

            Tidak dijelaskan lebih rinci tentang wali, sehingga tidak pula diketahui bagaimana hukum keluarga Aljazair memandang kedudukan wali mujbir, suatu posisi yang diakui oleh empat imam mazhab. Demikian juga tidak ada penjelasan tentang jumlah mahar, menurut kepantasan, kemampuan suami atau pertimbangan lainnya.

f. Perkawinan Beda Agama

            UU Aljazair secara ekplisit melarang perkawinan seperti ini dan tidak menjelaskan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Boleh jadi karena hal ini tidak dilarang, dapat diduga bahwa perkawinan tersebut boleh dilakukan. Atau mungkin hal itu memang absurd, tidak ada sikap konkrit pemerintah.

g. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

            Perkawinan antar warga negara Aljazair dengan orang asing diperbolehkan. Pasal 31 yang mengatur ketentuan ini mengatakan bahwa warga negara Aljazair laki-laki atau perempuan boleh menikah dengan orang asing berdasarkan Undang-Undang.

h. Nafkah

            Seorang suami wajib memberi nafkah isteri sesuai dengan kapasitas ekonominya kecuali jika isteri telah mengabaikan kehidupan suami isteri. Suami yang memiliki lebih dari seorang isteri harus berlaku adil dalam pemberian semua bentuk materi. Ketentuan ini tercantum pada pasal 37 Hukum Keluarga Aljazair.

i. Masa Hamil

            Aljazair membatasi masa hamil minimal 6 bulan, sedang batas maksimal adalah 10 bulan. Seorang anak dinasabkan kepada ayahnya, apabila lahir dalam jangka waktu 10 bulan pada kasus putusnya perkawinan, terhitung sejak hari kematian suami atau hari terjadinya perceraian.

j. Perceraian dan Rujuk

            Pasal 49 mengatakan, perceraian hanya dapat terjadi dengan putusan hakim yang didahului usaha damai dan tidak berhasil dalam jangka waktu maksimal tiga bulan.

            Sedangkan tentang rujuk, terdapat pada pasal 50 yaitu jika suami ingin kembali pada isteri selama berlangsungnya usaha damai, tidak perlu membuat akad baru. Namun bila ia kembali setelah perceraian, hubungan mereka mesti dikukuhkan dengan akad baru.

k. Mut’ah (kompensasi)

            Bila hakim berkesimpulan bahwa suami telah menyalahgunakan hak talaknya, suami harus memberi uang kompensasi bagi isteri atas derita yang dialamimya. Demikian juga anaknya berhak mendapat uang konpensasi berupa biaya. Adapun jumlah uang pemeliharaan anak dan komponsasi tersebut sesuai dengan kemampuan             Finansial suami. Hak ini hilang jika isteri kembali menikah atau dianggap bersalah karena tidak bermoral. [7]

l. Cerai Gugat dan Khulu’

            Isteri mempunyai dua jenis hak cerai, yaitu cerai gugat dan khulu’

1.      Cerai Gugat. Isteri dapat mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan:

a.)    Suami tidak membeyar nafkah, kecuali ketika pelaksanaan perkawinan isteri sudah mengetahui ketidakmampuan suami.

b.)    Kelemahan-kelemahan suami yang menghakangi trealisasinya obtek-obyek perkawinan.

c.)    Penolakan suami untuk tinggal bersama isterinya selam lebih dari empat bulan.

d.)   Keyakinan suami yang dapat dihukum dengan hilangnya hak-hak perdata selam tidak lebih dari satu tahun.

e.)    Ketidakhadiran suami selama lebih dari saatu tahun tanpa memberi nafkah.

f.)     Suatu kesalahan (pelanggaran) hukum khusunya yang berkenaan dengan pasal 8 (tentang poligami) dan 37 (pemberian nafkah).

g.)    Tindakan amoral yang patut dicela.[8]

2.      Khulu’

            Isteri diperkenankan memohon perpisahan dari suaminya melalui khulu’ atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau antara suami isteri tidak sepakat, hakim boleh memutuskan perceraian dengan pertimbangan dan memberi kompensasi kepada suami yang jumlahnya tidak melebihi nilai mahar.[9]

BAB III

PENUTUP

            Perkembangan hukum Islam di negara Aljazair masih berkisar pada Hukum Keluarga, sedangkan hukum-hukum lainnya menggunakan hukum-hukum yang berasal dari negara penjajahnya, yakni Perancis.

            Dalam penyusunan hukumnya, Aljazair merujuk kepada dasar-dasar hukum yang terdapat pada fiqih Madzhab Maliki sebagai moyoritas madzhab masyarakat dan sebagian dari penganut Ibadi dan Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

Britannica, Encyclopedia (USA, The University of Chicago, 1993),

Coulson, N.J,MA, Aljazair History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University, 1964

Mahmood, Tahir, Family Reform in the Muslim World, New Delhi: The Indian law Institute, 1972,

______________, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h.

Muzdhar, Prof. Dr. H. Atho’ (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press)

Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985

---

Encyclopedia Britannica, (USA, The University of Chicago, 1993), h. 237, sebagaimana dikutip Fatahuddin Aziz Siregar dalam Hukum Keluarga Islam di Aljazair, dalam Prof. Dr. H. Atho’ Muzdhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press), 2003, h. 119

Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985, h. 123.

Lihat juga: N.J Coulson,MA, Aljazair History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University, 1964, h. 171.

Tahir Mahmood, Family Reform in the Muslim World, New Delhi: The Indian law Institute, 1972, h. 129

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h. 15

---

[1] Encyclopedia Britannica, (USA, The University of Chicago, 1993), h. 237, sebagaimana dikutip Fatahuddin Aziz Siregar dalam Hukum Keluarga Islam di Aljazair, dalam Prof. Dr. H. Atho’ Muzdhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press), 2003, h. 119

[2] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985, h. 123.

[3] Lihat juga: N.J Coulson,MA, Aljazair History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University, 1964, h. 171.

[4] Tahir Mahmood, Family Reform in the Muslim World, New Delhi: The Indian law Institute, 1972, h. 129

[5] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h. 15

[6] Tahir Mahmood, Family Reform…, h. 129

[7] Lihat Pasal 51

[8] Pasal 57

[9] Pasal 51